Franchise atau yang biasa disebut dengan waralaba merupakan metode berbisnis dengan cara mendapatkan hak atas merek dagang, bahan baku, dan juga produk yang ditawarkan dari bisnis yang sudah ada. Ketentuan dalam prosedur memasarkan produk dan juga hal lainya terdapat pada perjanjian yang telah disepakati dengan pemilik bisnis tersebut.
Dengan dunia usaha yang sekarang semakin luas, banyak perusahaan yang menciptakan produk baru dengan berbagai kualitas, dan merk di sektor industri yang berbeda beda. Banyak perusahaan yang baru memasuki dunia usaha dan menghadapi persaingan bisnis yang ketat.
Laporan biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu
BPOM juga rutin melakukan pengawasan terhadap produk yang sudah beredar di pasar. Ini menunjukkan bahwa peran BPOM sangat penting dalam menjaga standar kualitas dan keselamatan konsumen secara nasional.
Untuk biaya pembuatan SIUP, Pemerintah tidak menetapkan standar nasional karena nominal biaya akan berbeda-beda antara masing-masing wilayah. Pemerintah sudah membuat aturan baru terkait dengan masa berlaku dari perizinan SIUP. Saat inu SIUP berlaku seumur hidup alias tidak perlu lagi melakukan perpanjangan selama perusahaan masih menjalankan usaha bisnis terkait.
Aturan read more ini menegaskan bahwa aktivasi EFIN harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan, demi menjaga keamanan info perpajakan.
Maka dari itu kami telah merangkum beberapa hal yang harus diketahui oleh anda yang ingin memulai bisnis franchise di Indonesia, dari definisi, persyaratan, hingga prosedur.
Sesuai dengan peraturan pemerintah, saat ini terdapat tiga jenis IUJK yang sesuai dengan bentuk BUJK yang telah ada. Berikut adalah perbedaan antara ketiga jenis tersebut :
Skema kedua adalah pembuatan kode billing sehubungan dengan pembayaran tagihan atau ketetapan pajak. Tagihan dan ketetapan pajak yang ditujukan untuk wajib pajak bisa diakses melalui Coretax DJP.
ke dalam sistem DJP begitu pembayaran dilakukan juga menjadi permasalahan tersendiri. Hal ini yang coba dijawab dengan adanya Coretax DJP. Sehingga, seharusnya Coretax DJP dapat menjawab permasalahan administrasi perpajakan terkait proses bisnis pembayaran pajak.
Akhirnya, setelah implementasi Coretax DJP, pembuatan kode billing secara mandiri dipersempit ruangnya untuk meminimalisir kesalahan dalam pembayaran pajak.
Dengan adanya nomor ini, konsumen dapat mengetahui bahwa produk tersebut telah melewati proses uji yang sah. NIE juga menjadi dokumen penting saat produk ingin didistribusikan ke pasar ritel, e-commerce, atau diekspor.
” yang sebelumnya sudah common digunakan menjadi pembiasaan menggunaan Coretax DJP. Tidak mengherankan jika wajib pajak banyak terlihat memenuhi kantor pajak. Kantor pajak pun gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait implementasi sistem Coretax DJP ini.
Setelah menyelesaikan prosedur yang disebutkan sebelumnya, Anda bisa melakukan pengecekan izin edar kosmetik sendiri melalui situs Website atau menggunakan aplikasi BPOM Cell.